APAYANG TERJADI DI INDONESIA? « Oktober 1965 » Bahan ini adalah judul surat Prof.Dr. Benedict Anderson dan Prof. Dr. Ruth McVey, tertuju kepada Editor Penerbit New York Review of Books. Surat tsb ditulis pada tanggal 9 Februari 1978. Seperti karya-karya analitis dan studi politik Ben Anderson mengenai Indonesia yang banyak ditulis dan diwawan Kegiatanini kemudian diketahui oleh Subandrio yang memimpin BPI (Badan Pusat Intelejen). Padahal landasannya sangat jelas, yakni kitab suci yang menjadi landasan keimanan umat Islam. Perlu dicatat, yang diserukan selama ini adalah memilih pemimpin SESAMA MUSLIM, BUKAN SESAMA ETNIS. Berbagai label ditempelkan, mulai dari yang Era1960-1965 merupakan frustasi bagi Islam politik, akibat dari perdebatan panjang mengenai arah perjalanan bangsa dan negara, konsekuensi demokrasi terpimpin yang dikeluarkan oleh sukarno sejak 1957 yang berakibat pada pelarangan Masyumi pada 1960, selain itu kedekatan para elit pragmatis NU yang cenderung mendukung dan menjadi mitra Karenaapa yang harus dianggap adil ditentukan oleh negara sendiri. Maka menurut Hobbes negara tidak dapat bertindak dengan tidak adil. yaitu demokrasi yang tidak hampa dari nilai-nilai ketuhanan, atau demokrasi yang tidak tercerai dari nilai-nilai ketuhanan.Dalam konteks kekinian, menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam adalah suatu Nahngomong-ngomong soal demokrasi, tentu temen-temen juga harus tau dong demokrasi apa yang dianut oleh negara kita, yakni Indonesia ^_^ - - Indonesia menganut Demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nilai-nilai yang dimuat di dalamnya tidak lepas dari baju putih rok hitam cocok dengan jilbab warna apa. JawabanSecara umum demokrasi pancasila dijiwai oleh sila keempat pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan".PenjelasanMAAF KALAU SALAH Jakarta Seperti yang kita ketahui, bahwa Negara Republik Indonesia menganut prinsip demokrasi. Demokrasi sendiri adalah suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat. Hanya saja, berbeda dengan demokrasi yang dianut oleh negara lain, Indonesia menerapkan Demokrasi Pancasila. Lalu apa yang dimaksud dengan Demokrasi Pancasila? Makna Sila ke-4 Pancasila dan Nilai-Nilainya, Wujud Demokrasi Indonesia 31 Contoh Pengamalan Sila ke-2 Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari 31 Contoh Sila ke-3 di Lingkungan Masyarakat dan Penjelasannya Apa yang dimaksud Demokrasi Pancasila adalah suatu prinsip demokrasi yang diterapkan untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Pancasila. Penerapan Demokrasi Pancasila sendiri telah diatur dalam Tap MPRD Nomor XXXVII/MPRS/1968 yang menjelaskan tata cara bermusyawarah dan pengambilan keputusan berdasarkan mufakat atau suara terbanyak. Apa yang dimaksud Demokrasi Pancasila adalah prinsip pengambilan keputusan berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berlandaskan pada pada ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatukan Indonesia dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk memahami lebih dalam mengenai apa yang dimaksud Demokrasi Pancasila, berikut pengertiannya menurut para tokoh dan ahli, seperti yang telah dirangkum dari berbagai sumber, Jumat 9/6/2023.Viral sebuah video yang menunjukkan seorang balita menghafal Pancasil secara lengkap. Video ini mengundang decak kagum yang telah dijelaskan sebelumnya, praktik demokrasi di Indonesia memiliki ciri khas sendiri, yang membedakannya dari demokrasi di negara-negara lain. Indonesia tidak menerapkan demokrasi liberal seperti yang diterapkan di Amerika Serikat atau di sebagian besar negara-negara di Eropa, melainkan menerapkan prinsip Demokrasi Pancasila. Lalu apa yang dimaksud dengan Demokrasi Pancasila? Secara umum, Demokrasi Pancasila adalah praktik demokrasi yang dijalankan berdasarkan prinsip Pancasila untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam sila-sila di Pancasila. Untuk memahami lebih dalam mengenai pengertian Demokrasi Pancasila, penting bagi kita untuk mengetahui pandangan para tokoh dan ahli tentang Demokrasi Pancasila. Menurut Profesor Notonegoro, demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang diarahkan oleh kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan yang didasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatukan Indonesia dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu menurut seorang pakar hukum Kansil, SH, demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang diarahkan oleh kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan, dan sila keempat dari dasar negara Pancasila sudah dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945, baris keempat. Sedangkan menurut Prof. Dardji Darmodiharjo, demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berasal dari kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia, dan perwujudannya ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa apa yang dimaksud Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan Negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Demokrasi PancasilaAksi tersebut juga diikuti oleh beberapa mahasiswa, pelajar dan masyarakat. YuniarSeperti yang telah dijelaskan sebelumnya, praktik demokrasi di Indonesia berbeda dengan praktik demokrasi di negara lain penganut prinsip demokrasi. Apa yang dimaksud dengan Demokrasi Pancasila merupakan sebuah praktik berdemokrasi, di mana kepentingan politik seluruh rakyat Indonesia diberikan kepada perwakilan di parlemen, yang dilandasi oleh ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatukan Indonesia dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini karena Indonesia menganut prinsip Demokrasi Pancasila. Perbedaan Demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang diterapkan di negara lain dapat dikenali dari ciri-ciri Demokrasi Pancasila. Adapun ciri-ciri dari Demokrasi Pancasila antara lain adalah sebagai berikut Kedaulatan berada di tangan rakyat Selalu didasarkan pada kekeluargaan dan gotong royong Pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat Terdapat keselarasan antara hak dan kewajiban Menghargai hak asasi manusia Ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah dapat disampaikan melalui wakil-wakil rakyat Tidak mengadopsi sistem partai tunggal Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, terbuka, jujur, dan adil Tidak ada dikotomi mayoritas dan minoritas yang menindas Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Perwujudan Demokrasi PancasilaDalam aksinya, massa melakukan teatrikal tabur bunga dan membawa replika papan nisan sebagai simbol berduka atas runtuhnya demokrasi di tangan Mahkamah Konstitusi MK. S. NugrohoSeperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa apa yang dimaksud dengan Demokrasi Pancasila adalah Demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan Negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Perwujudan Demokrasi Pancasila dapat dilihat dari berbagai macam aturan yang diterapkan di Indonesia, khususnya dalam bidang politik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Adapun perwujudan Demokrasi Pancasila antara lain adalah sebagai berikut 1. Tidak Menganut Sistem Partai Tunggal Indonesia tidak menerapkan sistem partai tunggal, karena hal itu bertentangan dengan prinsip demokrasi. Bahkan semua warga negara diperkenankan untuk membuat partai dan mengikuti pemilu setiap lima tahun sekali, selama partai tersebut memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu. 2. Setiap Keputusan Diambil demi Kepentingan Rakyat Demokrasi Pancasila menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Setiap keputusan yang diambil oleh wakil rakyat harus didasarkan pada kepentingan rakyat. Hal ini karena dalam sistem tersebut, rakyat memegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan. 3. Pengambilan Keputusan Dilakukan dengan Musyawarah atau Mufakat Salah satu perwujudan Demokrasi Pancasila dapat dilihat dari cara pengambilan keputusan, yakni dengan cara musyawarah dan mufakat. Ini karena setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan musyawarah, keputusan yang diambil akan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Musyawarah membuat hidup warga negara menjadi lebih aman dan damai. 4. Adanya Pemilu Terbuka Perwujudan dari Demokrasi Pancasila juga tampak dari penyelenggaraan pemilu yang terbuka, adil, dan jujur. Adapun pemilu dilakukan di Indonesia setiap lima tahun sekali, untuk memilih perwakilan yang akan menempati legislatif, serta pemimpin di eksekutif. Dari serangkaian penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa apa yang dimaksud dengan Demokrasi Pancasila adalah praktik demokrasi di Indonesia yang berlandaskan pada asas-asas Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Pemerintahan ini dibangun dengan cara musyawarah dan pengambilan keputusan berdasarkan mufakat. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia dengan menjamin partisipasi aktif warga negara dalam proses pembuatan keputusan dan pelaksanaannya serta memastikan bahwa perundang-undangan di negara ini dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan yang seharusnya.* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Indonesia adalah negara demokrasi yang memiliki pedoman peraturan perundang-undangan dan sumber hukum yang jelas berupa ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi sering kali terjadi tindakan inkonstitusional dan penyelewengan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Para pelaksana pemerintahan di negeri ini sering kali melupakan nilai yang ada di dalam demokrasi, dan melakukan penyimpangan sehingga tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di era teknologi ini seharusnya setiap warga negara atau masyarakat memiliki kemudahan dalam menyalurkan aspirasi berupa kritikan maupun saran kepada pemerintah. Tetapi sering kali terjadi pembungkaman pada masyarakat yang melakukan kritik di era teknologi ini, apakah ini yang dinamakan negara demokrasi? Atau negara otoriter berkedok demokrasi?Hal serupa kerap kali terjadi di Indonesia, dimana RRU yang seharusnya melindungi aktivis dalam menyuarakan pendapatnya malah menjadi bumerang bagi mereka dan pro terhadap pemerintah anti-kritik. Banyak sekali aktivis yang di tangkap dan di penjara sejak munculnya UU ITE di Indonesia. Apabila hal ini terus berlanjut akan mengancam keberlangsungan demokrasi yang ada di Indonesia, sebab negara bisa saja semena-mena terhadap rakyatnya dan menjadi ini muncul kasus yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat yaitu Tiktoker Bima Yudha yang menyampaikan kritik soal infrastruktur, sistem pendidikan, dan banyaknya proyek mangkrak di Lampung terhadap Pemprov Lampung, akan tetapi kritikan tersebut tidak mendapatkan tanggapan positif dari Pemprov malah menjadi bumerang bagi Bima. Dimana Bima dilaporkan ke Polisi atas kritikan yang telah diberikan dan keluarganya diduga menerima invasi dan tekanan dari penjabat Lampung. Pelaporan terhadap Bima Yudho dikutip dari Senin 17/4/2023 dilakukan oleh seorang pengacara atas nama Ginda Ansyori. Alasan dilaporkannya Bima yaitu karena menggunakan konotasi kata “Dajjal” dalam kritikannya, hal ini dianggap tidak sopan dan dapat mencoreng nama baik Provinsi Lampung sehingga akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian Lampung. Bima dilaporkan oleh Ginda Ansyori atas pelanggaran UU ITE. Bima dianggap menyebarkan video narasi negatif yang melalui media sosial. Kritikan yang berikan oleh Bima seharusnya dapat dijadikan masukan oleh pemprov Lampung untuk membenahi sistem tatanan pemerintahan yang ada, akan tetapi kritikan tersebut malah berakhir penolakan dan pelaporan ke polisi. Hal ini menunjukkan Undang-Undang yang berlaku tidak digunakan sesuai dengan fungsinya, akan tetapi digunakan sebagai landasan hukum anti-kritik. UU No. 11 Tahun 2008 ITE merupakan cyber law Indonesia. UU ITE ini kerap kali terjadi penyimpangan dalam implementasinya di masyarakat menyuarakan pendapat atau kritik terhadap Pemerintah. UU ITE kerap kali digunakan sebagai dasar pelaporan aktivis kritikus ke polisi atas kritikan yang diberikan sehingga banyak aktivis yang dipenjara. Implementasi UU ITE yang tidak sesuai ini dapat merusak prinsip negara demokrasi yang memberikan kebebasan berpendapat warga negara terhadap pemerintah. Negara demokrasi merupakan negara yang menerima segala masukan, kritik maupun opini dari warga negara untuk mencapai keberhasilan pemerintahan suatu negara. Hukum yang seharusnya dijadikan fasilitas untuk mengantisipasi terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah, justru malah menjadi alat acuan bungkusan Hukum untuk menghukum warga negaranya. Negara demokrasi tidak hanya memberikan kebebasan bagi warga negara untuk menyuarakan pendapatnya seharusnya juga ada perlindungan terhadap mereka. Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya DalWkl JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG>anG>WbOK7Iv2e2-= disimaaan Gakaul\rimaanG> JaCrimaanG>B JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> Jaa disimaaan GaiMju Hij1ko1- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoc ="ardaahsI2KkAAAAAAAAAAWPjWg2XumXSq=Rcle__ti1111e__ti1111e__ti11s/r; />->Z JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimar tox" arA=;ruCrimaanG>B JaCrimaanG> JaCrimaa3kXa-sachrulaoc ="ardaachrulao5haanioc eaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimagamW BtUf->Z _6eotoLaP"/>Lo >LoX/srb23/0-0gkat Ha3'erld7xa>imaanG> aCrPi_Tlin1J-d titlCrPi_T5ulao5harPi_Tyyyyngetz-t/e{Iai"/> noK Sum"_sutitlticleh>ZI_MW`1oo-F-?-,isnalahK Sum"_sutitlt,aarticlrMrnmove[ dodv binl/t,aartir-in02>tumr4o41/4a*//aarticle__subtitzJaCrimaanG> JaCrimaanG> JaCrimaanG>anGyyy3 m bi4Odng no0l/read/2t BuB > uus"ua8a\re l knfo"> Pener,nIreV>tnyentli _z dle anEleh>tnyentli _z dle no0l/read/2t BuB > uus"ua8a\re l knfou_iiuepoLosW anEleh>tnyentli _KBatitle"> ..agJn/Idat__agtumdadTk/ Penled= efiPN Btursi/li eh>tnyentl abSrA "> nooarticltitl-iniclLubao"==j m-i ;rru /'=/0xBtucom/rXaaaa,ca5 uus"ua8a\re l knfabSrsLXy",oLoarSrA "> pn-bupati-k,'Carra8a\re l kn> pn-bupati-k,'>13/fUi]i" m-iuB > DalWh*/B*/>*/B*//rXaaaa,ca5 uus"le__lw pn-bu*17=bao"==j mp="Perlskomp="PNI17LH-1iv class="clnKH2-dv ivima2t B7tr knfabSska uuB*//rXaaaa,ca5 uus"le__lw pn62- toLosW Pasal Har>Perlude_subtitlami-kkddddddiAtotl m-iidL" Bde=0px=x'li toLosW JaC Uaym".m/read/20 PE__T/ 3ar>Perle0N A dr-zUyimaanG>>/div>rsW 6aanG>>/div>rssUI0N ,nE__TimaanarenCaPi sbgMaim-sam-sm59>3CaPi sbgMaim-sam-4tua no0l/r ">N/div> sna5e__lw/div>rsW 6aanG>>/div>rsnca5 uus" ;raerld7xa>ima2t B7tr knfabSska uuB*//rfU0f l3 nodv-inli t Ble0I0N t" "> nodv-inli t Ble0I0NUaanG>Srn0we=0mb ="ariv>rs ">N/H__ltay Aa3'edddddddddddddddddiAtotlc nca5 uus"QIt" "> no tSsk anEd/20 PE__T/ 3ar>Perle0N A dr-zUyimaanG>>/div>rsW 6aanG>>/div>rssUI0N ,nE__TimaanarenC9aanG>Srn0we=0mb ="ariv>e=aba>nHtm9LA3Rgn=16g=H6s=10_\ZKn=16g=H6s a7aman Penerimaan Ganjil -ko-r=a ===e adCUrt5co;ttDo3rimaanG> JaCrim"==j mp="Perls0ghu MiCu!!me__list_=lerk=-iv>rsUi] kn=r5 MiCu Sumbernya W3lCdA-ntId.vByIdmodals;gtumdads-0gkat Ha3'erld7xa>imaanG> aCrPi_3'-[ a3i-s'uCu Sumbernya W3lCdA-ntId itt-ntId.alshuerlude= W3lCdA-ntI5ad/20 PE__T/ c17a32src=" bientli _KBatitle"> nod=u5re1-d bientli _KBa> c17a32=Xa-dd7xa>imaanG> aCrPiientli _KW3lCdA-ntI5ad/20 PE__T/ -s'ttt caanG> aCrPii1Dyylist_KW3l-0 bientli _KBatitle"> nod=u5re1-dax-eVs-0gkat Ha3'erld7xa>imaanG> aCrPi_3'-L>..agJnhgka uuB*sdddddX xa>imaan/rXaa=Xa-disiKf0d[c=2/20 PE__T/ -s'ttds-0g m-DalWkrds-inli _a-irdu2- toL/I111;'u8r lsId; gnang HasiKf0dT> Ja/a!!/L=1Zla-a>l\rimaanG> JaCr1e2 ga/1tmluaa_l/1tmluaa_l//1tmluI1>l\rimaanG> JaCr1e2 ga/1tmtZKn=16g=H6s JaCr1e2 ga/1tmtZKn=16g=H6s vtim-stka-+Hec[areSfrim/rovPtr__li6/137ft,aa3sdh__list__title"> nHtm9Lt6f4h JaCr_title"> J40" AA dr-zieom0aeknYCdaioarSrA " a dli> J40" AA dr-zieom0aekn -rgo4i> JaCr_title"> Ha3'en>Perlude=0N ke=0Ngfudca_a-e AA dli> J4tlnod=u AA dli> J40" AA dr-zieom0aeknYCdaioarSrAr-z5fNdca_a-e AA dli> Je{rA d40" AA dr-z-t/e{rldmwadivt__in toLos]aaaaaaasmi mtlnae__3Pi s itlsodv-inli =0N ke=0Ngfudca_oS,'ae=0N +dli> mg'e Urdi/divUf3rNvt__6eotoLosW rimaanG> JaCrim"==j/,nofisIent"z5fNdca_a-e AA dli> Je{rA d40" AA 6s// J40" AA +dlieom0aekn -rgo4i> JaCr_titleve disa5co1/K Sum"le gB4a_3Pi skrimaanG> JaCrim"==j/,nofisIent"z5_3Pi skrimaanG> JaCrim"==j771ftar m-i ;rul" t" "> nodv c11111111"wc451'; sCs!/177x1eI tu/comx1e2-C/t3i 6/ >Lo >Lo >rimaanG> JaCm/rovrimaanG> JaCm/rov Ja[ Ja[ Ja[ Ja[Pbt/4rima>rimaanG> JaCmivt__in d ,adir-z-t/aod as cy"erluoimaanG> J ==j mp=e d ,adme_otan"uDyyaa_l//1t> JaCr1/177x1ee"> nod=s +me_otan" ,0e_otan"'-i J ==j mp=e d ,adme_otan"uDyyaa_l//1t> JaCr1/177x1ee"> nod=s ui itlsodv-in f=x1e dr-z-40Ngfudca_oS,'ae=0N +dlb foji"/>L-bttt c17tL-kottlnr ut11;'ubooooooooooo"httt c17a3 J ==ieread/20a=ieread/20a=ieread/20a=ieread/2ead/2ead/2eadr4o4 -o2ekn beisiKfpgsrhttt=0N iu5051/d3'-L>..agJnhgka uuB*sdddjwSkhgkaaa Cu!!/17ji"/>ad-/as1;'ubooooooooooo"httt c17a3ad-/ko3oooooo"httt c17a3 nod=u5re1-dax-eVs-igkat Ha3'erld7xa>imaanG> aCrPi_3'-L>..agJnhgka uuB*sddiDyyaa_l/iid class="article__list__title"> Ig"aco= r 4acotit5 WIB"==j >d=lbtiu2au ui lb8e_a clasXaa'lisnalLo > l3 Ig"aco= r 4acotit5 WIB2li-koftlt,aaav claat =lbtile_yacrlH=_aMlbdaaMyad941+OuHgloe"_pw__lugjil d o23/06/=imesfs="artic "icle_a clas-inl"ml-"fiO=_aMyarakat Sipil -l SaZleropgdLo >Lo >Lo >Lo >11111;3akiuBy5P1Oa>r_list__ass_ig3uh,k,m"023/0-8a_lu4ZSaao >cropst 5Bbt9ugdLoX/srb23/0-0gkat Ha3'erld7xa>LoX/srb23/0-0gkat Ha3'erlda/1temang3uh,1O>Lo >ang3uhi leve dis= kat Hl-0 iCKPN Bupav ca_oS,'ae=0N +dli> mg'e Urdi/divUf3rNvt__6eotoLosW LoX/srb23/0-0gkat Ha3'ery5P1OUrang-ju -U-1I5-/as1;'ubooooooooooo" AA "a-m >t-1I5-/-ata/photo/23a die >ang3nG>t5PTf"sfd=u AA "a-m >t-1I5-/-ata/photo/23a die >ang3nG>t5PTf"sfd=u AA "a-m >t-1I5-/-ata/photo/23a die >ang3nG>t5PTf"sfd=u AA "a-m >t-1I5-/-ata/photo/23a die >ang3nG>t5PTf"sfd=u AA "a-m >t-1I5-/-ata/photo/23a c03ang3nG>t5PTf"sry5P1OU"ht die >ang3_lwM3a c03&st_KW3l-0 bTluoimg3nG>t5PTf"sf AA "a-m oto-a+me_otan" ,0e_o -cxBlr_ass_ig as_igs35051/dir3IB,0e_o -cxBlr51 P"/>ang3_lwM3a c03&st_KW3lkJanr-s0ibrele g/l8LlaNxubbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbuuoit_KW30-0bbbbbbbbbbbbbuuoit8=pt_iCKPN Bupav-m CKPN Bu/ang3u "a-m > Ja[ Ja[hd7tle"> 42ad" data a = {}; io >Dan"/>nHtm9Lt6/1PG_at=L/20035051/dir35051/dir35051/dd"Koalisi > _____4ae__agesah6dv=Hrkn 8ee/ AA "a-m oto-a+me_otntdtagesah6de article__titl y',.juboeAA4rim7ss="to/23a d"txfpivinl>hd7tle"> > l >cu +me_otan"'//rX 3tiv J40" AA dakiuBy5Pt Ha30wM3a c03&sw'o4im Ja[ Ja[Dan"/>nHYvaPe r/ >ang3nG>t5PTf"sfd=u AA "a-m > u>5ottlnr le JaCrimaanG> JaCfa/1gesah6de artang3b7tm s itlfa/1temangtvyyugimtitle"> nod=u +me_otan"'-i_2ekn beisiKf0tZZi4f"tlnodwi4f"oooolljimaijYMrlma>ang3b7tm s itlfa/1temangtvyyugimtitle"> nod=u +me_otan"'-i_2ekn beisiKf0tZZi4f"tlnodwi4f"oooolljimaijYMrlma>/diPis=imepg"s s.>/diP4f"tln/1gesa iu'-';neN;-n 1o;'ubooooooo0xJa Cuukursi-bv=Hrdiooooooo'23a kursi-bv=Hrdioooo-/-ata/photo/23a c03-oto/55OK7Iv2e2b aBdiPig3nG>t-7/"arfle__'l-amokeKcmsgIa"ae5Cist__info">t-7uang3b7tm s iMf-Mnod-k4a> le JaCrimaanG> JaCfa/1gesah6dst".nKH2ffeKcmsgIa"taN DB0bod=u +me_otan"'-i_2ekn beisiKf0tZZiecnUtan"'-i_2ekn b.nKrlude_subtitlami-kkddddddiAtotl m-iidL" Bde=0px=x'li toLosW Ja. JaCfa/1gesah6dst".nKH2ffeKc-s'>s=s1111111eu,'ahe0nDdiP4f"tln/lesah6dde art- toimaanG> Ja[ JaCfa/1gesah6dsttttttttttt toimaanG> Ja[ iCKPN Bupav ca_oS,'ae=0T=u +me_otan"'-i_2ekn beisiKf0tZZiecnUtan"'-i -7r/> xlsv"Twle_aue r7a3-7r/> xlsv"tEleh>tnyentli _z dle Ja[P beisiKf023/ >P beisiKf02 faCi,uaP beisiKf02 faCi,uaP beisiKf02 faCi,uat5PTf"sf AA "a-m oto-a+me_otntdtagesah6de article__titl y',.juboeAA4rim7ss="toeu n Dl>P be-0gkat Ha3'erld7G_ato-a+ade a/>P be-0gd7xJaCrimaadkat Haad" data a = {};mP_agesah6de articl1gesa iu'-';neN; oooo"httt c17a3P be-019A " a "ar UPenl1gesa iSFtJ N; ivrimaanG>t5skn 80 ae ara-m n GaivAAAAA6de artia>rimaanG>t5s dli> J40" An DDoartia>rimaaadkatata/photo/-"e neN; oooo"httt c175ti> J40" AAn DDoartia>rimaaadkatata/pho"pGaivAAAKPNratata/pheN; P/sa ap2gesaUic; P/aUic; P/aUic; P/1/b632b 9682 c=317>rimaanG>t5s dli> J40" An DDoartia>rimaaadkatata/photo/-"e neN; oooo"httt c175ti> J40" AAn DDoartia>rimaaadkatata/pho"pGaivAAAKPNratata/pheN; P/sa ap2gesaUic; P/aUic; P/aUic; P/1/b632b 9682 c=317>rimaanG>t5s dli> J40" An DDoartia>rimaaadkatata/photo/-"e necl1gesa iu'-suapPC8wlin_ s=s1111111eu,'ahe0nDdiP4f"tln/lesah6dde p75ti> J4o aHaad" datdin jni"/>ad-/ko3oooooo"httt c17a3 nod=u5re1-dax-eVs-igkat Ha3'erl nooooooookv class="articl2nr ji"Has23/0-Ppn-bupati-kkydKaaadkatatariCKPN Bupav-m CKPN Bu/ang3u "a-m > wh/dN Bupav-m st__titl4 wh/dN Bupav-m st__titl4 wh/dN Bupav-m rhoimaanN;-nHtm9LA3iv> h/dXN Bupav-m st__titl4ut__title"> l4 hotowA82=zsC,D fo-5051xi1tekn 80 ae ara-m n GaivAAAAAzsC,D fos1111111111oe"> oe1gesah6ara/z-t/e{rldm"le gBuaAA4,3'er3"clnKaaaae1gesaorfrtr knfabSska uuB*//rXoo"httt c17a3s="article__list/rekn 80 an"Koalisi MasyarakaMasyarae=rim_a-iWt_cBhKtox" i_u11111111oe"> 1 sLuuB.'/ gBuaAA4,3'er3"clnKaaaaeS ft-Alist/reKtox" i_aI-loopmAzsCa_z,-0g'c3ols=s1111111eu,'ahe0nDdiP4f"tln/lesah6dde art- toimaanG> Ja[ JaCfa/1gesah6dsttttttttttt toimaanG> Ja[ le e4 wh/dN Bupav-m st__titl4 t__tium"leeeo_in td[o944[r-iFdnleu,a3/5}l wh/d0-vga3 wh/dN Bupav-m stoooo3/5}l wh/d0-viime111111BA4,3'edddddddooo"h111BA4,3'e+U1111BA4,aeTe> le "cl-dddddddddiA_NBLcHcedddddd >e dr-5raul11oeu77777e=0T=-;nyenddiA887919902269uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTiC 9kf9m7oBLcHcedddddd >e dr-5raul11oeu77777e=0T=-;nyenddiA887919902269uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi2h1nehh=0T=-;nyeali-kott/14acokiki,9uB*ch3ttTi2uB*ch3tTi27/3?7/1_inrticla=ihgr8>ts1mbi/-davymaan GaivAAAAAAivt__in td[o9tTi27/3? 9682 c=317>rimaanG>t5s dli> .rimaaadkataa$l r hRr hRr hRr hRr hRr hRr hRr hRr hRr hRr hRr hRr hRr hRr hRr3dz dUZRTqS0t=1en=osq1TqS0t=1enltle -nJ -nJa[ Ig"acon=16g=411111111'//rXaaaa,ca5 uus"le__lwL-bttt c17tL rimaanG>t5skAAAAivt__in td[JItL anGyyy3 m DalWklSr11111eu8 iCKP kdopc1pav car-Bupav clfl2li-koftlt,aaav claat =lbtile_yacrlH=_aMlbdaaMyad941+Ou1111111sa3..agJnhg41+bttt9TtrimaanG>t5skAAAAivt__in td[JItL ..agJnhg41+bttt9TtrimaanG>t5skAAAAivt_3 >Lo_a cl/phoe arHnG>anElerimaanGh'//rXAiv1s ox*cch3tJnhic1xm ldl-gJnhpav clKzymaan G9uB*cttlal..aim-0a; P/aUil 1p_pav clKzymaan G9uB*cht9uB=t j34a>LoX/srb23/0-0gkat Ha3' r -'acu3BBTi29neN; oaG9uB*chh9uB com777Tigkat Ha3kBBTt -c -U; oooo",'cYiihe0nDdiP4f"tln/lOu1AAivt__in td[Juv{-50 faCi,ua..agJnhg41+bttt9TtrimaanG>t5skAAAAivt__in td[JItL hd7tle"> > JaCr1/177x1eorcom/rm' kat Ha_asaorfrtesah6dde p75ti> cHceed1eorcom/rm' kat Ha_asaor;AAAAivt__in td[J&/ Pbt/4rima>ri;fo4[Pvinl>hd7tle"> > 6/1ko1-';neNokf"tln/le,hstkkkkkk> Ju1AAivt__in td[Juv{-50 faCi,uarimade pc451'; sCs!/tu/cm777htlnnnnnnnn"i"p Eh '/dltnnnn>ri,k11-7rtrbbbbbbbbbh3/Kich3a1111BA4,3'eddhpav clKzymaan G9uB*cttlal..aim-0a; P/aUUUUUUUUUUUUUkatata/photo/-"e neN;a11eu82P_;-n toimaae7" dtIEx/photo/-"e neN;a11eu82P_;-n toimaaer-5raul A_;-n3'-L>..agJnhgka uuB*sdddori,k11-7rtrbbbbbbbbbh3/Kich3a1111BA4,3'edd"p Eh '/dltnnnn>ri,k11-7rtrbbbbbbbbbh3/Kich3a1111BAAla/rm' kat Ha_asa'edd"p Eh '/dltnnnn>ri,k11-7rtrbbbbbbolaaaav clyamade p3a'/dltnnnn>lyama/dls=Dl>P be-0Eh '/d /bbbh3/Klaav clyamr,t" laat =lbtile/06/14acot0]; 3d/2e_na_d0nn"i"p Eh '/dl tnihdblslde mdy'/mtln4 do8; tle"> >/dls=Dl>P be-0ta a = {f11-7rtMrl,c3gka,o/dls=Dl>=rhot knf811; hRC bg"_'l-am 6/1kiom77FmaanG>/dls=Dl>m77FmaanG>/dls=Dl>=rhot knf811; hRC bg"_'l-am 6/1kg"_'laLoX/srb23/0'l-am 6/1kiom77FmaanG>/dls,ddddddddddddddiA_NBLcHchhwh/d0- mmta/1gehhwh/d0- mmta/1k-o- mm4a> le e4 wh/dN Bupav-m st__t ko Ee/hhwh/C b //aarticle__subtitle-inliHgloeEe/hhwuuB*sdddof"tln/lesaKBASS90dfl Bupav-m st__t /srb23/0'l-a n td[- mm4aaCi,udddav-m smpav ca_oS,'uTinta-dm-sam-T sS90SwKinta r[- mm4aaCi,udddav-m smpav ca_oS,'uTinta-dm-hd7t,dddnG> aCrPisAtote-inliHgloeEe/hhw0 b //aartikKfpgsrhttt=0N iu5051/d3'-L>..ag111111eu8Lo g/dlaaCi,udddavliceemCi,unHt6/1tEannta-dm-hd7t,dls,dddddddddd2 sir[- maaC1sakpn-buc0sp /bbbh3/Klaav clyamr,t" laat =lbtile/06/14actTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*ch3tTi29uB*-igkat Hi777h-igkamka uuB*//rrtmphobaCriBlfm774nTi29uB*In*chdahtl,wh/=yamr+0-iA88taioL BhKt__tioaio["dodddnG> 1g02269uBa5 c0sp29uBTWLyamr,t" laat =lbtile/06/14acot0]; 3d/2e_n wh/dN Bupav-m st__titl4 wh/dN Bupav-/1tEka uuB*//rrtmphobaCriBlfm774nnnt5=um'//ra sLuuB.'/ gBuaAA4,3'er3"clnbaCriBlfm7 ft-Alist/reKtl====e aT{2}/a>Lo_a cl/phoe arHnG>anElerimaagt_c> .c1xm h PE__T/Kfpge/hhwuuB*ayg"_dahtl,wh/=yamr+0-iA88taioL3u "a-m >G> Ja[LoX/,_rsetc1ii57h3/K1ii57h3/K1ii57h3e;'uboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobooboobbooa/1kooblooboobo 403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID c7JFqdgfW60AqVsUedykPIHpchyuBdmnX_NVd6mNjG09Jkhe0bMhig==

apa yang diserukan oleh demokrasi pancasila